5 Provinsi Jadi Pilot Project E-Proc

PEMERINTAH mengambil lima provinsi sebagai pilot project system pemgadaan barang dan jasa public elektronis (e-procurement) karena dinilai siap dari sisi infrastruktur teknologi informasi.
Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat.
Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roestam Sjarief memaparkan hal itu, dalam kunjungannya ke kantor Media Indonesia, di Jakarta Kemarin.
Pemilihan kelima provinsi sebagai pilot project didasarkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki. Selain itu, ada dukungan sumber daya manusianya,” ujar Roestam.
Dari Pilot project itu, lanjut dia, ke depannya akan disiapkan disiapkan cluster-cluster yang akhirnya bisa disatukan dalam sebuah jaringan nasional. “Agar penawaran barang bisa lebih luas dan makin bervariasi,” katanya.
Pada 2010 mendatang, LKPP juga berencana menerapkan system e-procurement pertama di kementerian/lembaga, pada proyek pengadaan kendaraan dinas. Selanjutnya akan disiapkan e-procurement untuk pengadaan infrastruktur.
“Soalnya untuk pengadaan mobil ini yang paling gampang. Selain perusahaan-perusahaan memang sudah menyiapkan diskon tersendiri, ini juga termasuk pengadaan barang yang paling gampang,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo menambahkan, saat ini tercatat sudah 20 pemerintah daerah (pemda) yang telah menerapkan sistem e-procurement.
Hingga 27 Juli 2009, Jawa Barat tercatat memegang rekor tertinggi pengadaan barang/jasa yakni, sebanyak 435 paket. Nilai pagunya mencapai Rp 828 miliar. Disusul Kota Banjarbaru Rp. 87,6 miliar, dan Provinsi Gorontalo Rp. 82,6 miliar.
Selain pemda, ada empat instansi lain yang sudah menggnakan sistem e-procurement ini, yakni Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, PT Kawasan Berikat Nusantara, dan LKPP sendiri.
Sebelumnya, Sesmeneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berharap, system e-procurement diharapkan dapat menekan angka kebocoran anggaran pada tender pengadaan barang/jasa yang ada.
Tahun ini nilai belanja pemerintah dalam APBN dan APBD mencapai Rp 1,060 triliun, terdiri dari belanja pusat Rp 750 triliun dan belanja pemda Rp. 310 triliun.
Dari angka itu, sekitar Rp 320 triliun digunakan untuk belanja barang/jasa pemerintah.

SUMBER : KORAN MEDIA INDONESIA
SABTU, 22 AGUSTUS 2009