PERSIAPAN - PELAKSANAAN PELELANGAN/PEMILIHAN - PENYUSUNAN/PELAKSANAAN KONTRAK

Bersama para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersertifikat LKPP, kami bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan

Konsultasi?

Kirim Pesan untuk Informasi Lebih Lanjut

Your Name
Your Email Address
Subject
Message
Image Verification
Please enter the text from the image:
[ Refresh Image ] [ What's This? ]

Pangkas Bujet dengan Tender Elektronik

in

Pangkas Bujet dengan Tender Elektronik
27 Agustus 2009
Teknologi internet menawarkan sejumlah kemudahan dalam proses tender. Manfaatnya terasa hanya dalam hitungan detik. (Ririn Radiawati Kusuma)
Proyek pengadaan barang dana jasa dalam suatu institusi sering menimbukan banyak permasalahan. Hal itu dipicu adanya kerumitan prosedur yang harus dilalui.
Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa harus melalui proses lelang yang memakan waktu lebih dari 90 hari atau sekitar tiga bulan. Mulai dari pengumuman lelang di media massa, pendaftaran calon penawar, pemilihan pemenang tender, sampai banding jika ada peserta tender yang tidak terima.
Proses yang berbelit dalam tender itu berpotensi menimbulkan beragam penyelewengan. Lihat angka berikut ini.
Menurut komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada awal 2007, sekitar 75% kasus korupsi berasal dari proses pengadaan barang dan jasa (procurement).
Sementara itu, menurut studi Bank Dunia tentang Country Procurement Assessment Report (CPAR) 2001 disebutkan belanja Negara di Indonesia bocor sampai 10% - 50%. Lemahnya kapabilitas pengelola barang dan jasa pemerintah menjadi penyebab kebocoran itu.
Padahal anggaran terus naik. Tahun ini anggaran pengadaan barang/jasa dinaikkan menjadi Rp 301,71 triliun dan Rp 302,85 triliun dalam RAPBN 2010.
Melalui e-procurement, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roestam Sjarief mengatakan tindakan korupsi dan kebocoran untuk pengadaan barang dan jasa bisa dicegah.
Metode ini, katanya, terbukti berhasil diterapkan di beberapa Negara maju maupun Negara berkembang.
“Angka korupsi bisa ditekan karena tidak ada pertemuan langsung. Di samping itu, dengan adanya e-procurement ini bisa menghemat anggaran dan waktu,” ungkapnya kepada Media Indonesia, belum lama ini.
Di Indonesia, penentuan besaran anggaran untuk suatu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baru diketahui sekitar Maret. Ditambah masa lelang dan tender, pengadaan barang dan jasa baru bisa dimulai pada Juni. Inilah yang menyebabkan penyerapan anggaran cenderung meningkat di kuartal ketiga dan keempat.
“Dengan adanya e-procurement, DIPA sudah diketok, langsung bisa milih barang dan dananya dicairkan. Mungkin hanya dalam hitungan hari, tidak lagi dalam hitungan bulan,” ungkap Roestam.
Infrastruktur kurang
Ia berharap geliat e-procurement di Indonesia bisa seperti Korea Selatan. Di ‘Negeri Ginseng’ itu, e-procurement dilakukan melalui katalog elektronik yang berisi daftar peserta tender beserta produk dan harga yang ditawarkan.
Sebab, dalam katalog itu sudah tercantum rinci produk dan pilihan kualitas barang/jasa yang dicari.
“Jadi ketahuan mana yang lebih murah dan berkualitas bagus. Bisa saja langsung tunjuk disitu. Tidak ada ketemu muka, jadi kesempatan untuk suap sedikit,” jelas Roestam.
Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa daerah yang menggunakan sistem e-procurement ini. Malah, di Jawa Barat, sudah berhasil menghemat anggaran sebanyak 28%. Untuk di daerah lain, kata Roestam, implementasi e-procurement masih butuh waktu panjang.
Minimnya infrastruktur internet masih menjadi ganjalan utama sistem e-procurement ini. Proyek fiber optic di Indonesia bagian timur, misalnya, diduga baru akan selesai tiga tahun lagi.

ririn@mediaindonesia.com
Sumber: Media Indonesia – Kamis, 27 Agustus 2009

1 komentar:

ahli pengadaan mengatakan...

Betul... biar hemat

Posting Komentar

This entry is filed under .

You can also follow any responses to all entry through the RSS Comments feed.